Berita

NDI: Transparansi Saja Tidak Cukup

Badung, kpu.go.id – Azas transparansi dalam pemilihan saat ini dijadikan acuan dari penyelenggara pemilihan baik di dalam maupun luar negeri. Namun, menurut Senior Program Manager National Democratic Institute for International Affairs (NDI), Michael McNulty, konsep transparan saja tidak cukup untuk penyelenggaraan pemilihan yang modern, Selasa (23/8).
 
McNulty beranggapan, asas transparan tidak akan berdampak banyak tanpa adanya keikutsertaan masyarakat, serta pemanfaatan keterbukaan data tersebut sebagai kajian dari berbagai kalangan yang dapat menyempurnakan proses demokrasi di suatu negara.
 
“Sebagaimana kita lihat dari banner di belakang saya, transparansi saja tidak cukup. Banyak dari kita beranggapan transparan itu hebat, tetapi itu menjadi tidak penting kecuali masyarakat menggunakannya, civil society menggunakannya, dan pemilih menggunakannya,” kata McNulty.
 
Konsep transparan yang didorong oleh NDI adalah transparansi yang mampu membuat masyarakat ikut serta dalam tiap tahapan pemilihan. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa penyelenggara pemilu perlu memikirkan bagaimana pemilihan bisa merangkul semua pihak.
 
“Dari konsep itu kita perlu memikirkan bagaimana pemilihan yang inklusif. Jadi masyarakat seluruh wilayah suatu negara tahu kapan, dimana, bagaimana cara memilih, dan bisa membuat masyarakat memilih dengan yakin,” terang dia dalam acara The 3rd Asian Electoral Stakeholders Forum di Bali.
 
Ia berharap penyelenggara pemilihan yang telah mengutamakan azas transparansi dalam pemilihannya mapu berupaya lebih agar data kepemiluan tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. McNulty percaya pemanfaatan data itu dapat meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilihan telah berjalan secara akuntabel.
 
“Jadi kami berharap, hasil dan data pemilihan bisa digunakan oleh berbagai pihak sehingga bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemilihan itu akuntabel,” lanjut dia.
 
Data kepemiluan yang dimaksudkan oleh McNulty tidak hanya sebatas angka kuantitatif semata. Data kepemiluan menurutnya adalah data yang dititikberatkan kepada proses, dasar hukum, dan hukum sebab akibat.
 
“Jika kita berbicara tentang data pemilihan, itu tidak hanya hari pemilihan, tetapi semua tahapan. Tidak hanya data secara kuantitatif, tetapi lebih kepada prosesnya, dasar hukumnya, kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemilihan, mengapa kebijakan itu dibuat, cara mendaftarkan pemilih, mengapa partai politik itu diikutsertakan, atau mengapa peserta pemilihan tidak lolos pendaftaran. Inilah data, data yang perlu dipublikasikan,” papar McNulty.
 
Mengenai asas transparansi dalam penerapan teknologi informasi suatu pemilihan, McNulty mengatakan penyelenggara pemilihan perlu mem-publish data-data mulai dari spesifikasi software yang digunakan, hingga proses pengadaannya.
 
“Terkait penggunakan teknologi informasi dalam pemilihan, hal yang perlu disampaikan kepada publik mulai dari source code dari sebuah software, hingga proses pengadaannya. Hal ini untuk memastikan bahwa alat-alat yang dihasilkan dari proses pengadaan itu memenuhi azas keadilan, transparansi, dan prosesnya jauh dari praktek-praktek korupsi,” kata dia.
 
McNulty berpesan kepada peserta internasional dan nasional bahwa hasil pemilihan perlu dipublikasikan secara segera dan tepat. Menunda-nunda hasil pemilihan menurut dia dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap suatu proses pemilihan.
 
“Hasil pemilu perlu diketahui secara cepat, jika tertunda sampai seminggu atau dua minggu, ketidakpastian akan mencuat, ketidakpercayaan akan mencuat, dan dapat memicu konflik jika kita terlalu lama menahan data, jadi arus informasi itu harus secara cepat dan tepat didapatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
 
McNulty mengatakan penyelenggara pemilu di kawasan Asia bisa mencontoh Indonesia dalam penyajian data hasil pemilu yang cepat. Ia mengatakan publikasi formulir C1 yang diterapkan oleh KPU merupakan salah satu bentuk penyajian data yang transparan.
 
“Dari presentasi Indonesia tadi, mengenai hasil pemilihan, datanya harus disajikan dari tahap yang paling bawah sedetil mungkin. Jika mengenai hasil pemilihan tingkat terbawah tentu tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Contohnya seperti yang telah diterapkan di Indonesia, itu salah satu penyajian data yang transparan,” terang McNulty.
 
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kajian data hasil pemilihan, McNulty ingin data yang ditampilkan oleh penyelenggara pemilihan berupa data elektronik, sehingga pemantau atau observer dapat mengolah data itu secara mudah.
 
“Salah satu kunci lain dari transparansi dalam pemilihan adalah penyajian data yang dapat diolah secara komputer. Jika kita diberi tumpukan data hardcopy, kita akan memerlukan waktu berminggu-minggu untuk dapat mengolahnya. Jadi lebih baik data itu tersaji secara elektronik seperti data excel, atau csv file,” jelas dia.
 
McNulty sekali lagi mengambil contoh penerapan penyajian data hasil pemilihan dari KPU. Ia mengatakan hasil pemilihan yang bersifat terbuka bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara sendiri ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. 
 
“KPU sudah banyak menerapkan ini. Seperti daerah mana yang paling sedikit tingkat partisipasinya atau paling banyak, jadi data ini bisa digunakan untuk kajian lain baik oleh penyelenggara pemilu sendiri atau civil society lainnya untuk bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” lanjutnya.
 
Karena stakeholder utama penyelenggara pemilihan adalah masyarakat, McNulty mengatakan penyelenggara perlu memberikan semua data hasil pemilihan kepada masyarakat. Ia mengatakan, selain milik penyelenggara, data-data kepemiluan merupakan milik masyarakat.
 
“Pada dasarnya melaui pemilihan, masyarakat memilih pemimpinya secara sah untuk mewakili apa yang masyarakat inginkan. Karena pemilihan itu milik pemilih, maka data-data terkait pemilihan juga merupakan milik masyarakat. Jadi data itu tidak hanya milik penyelenggara pemilihan, data-data itu juga milik masyarakat,” terang McNulty.
 
Ia mengatakan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilihan. Semakin terbuka sebuah pemilihan, semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, begitu juga sebaliknya
 

“Dari yang kita lihat dari penyelenggaraan pemilihan di Indonesia yang transparan, dan di banyak negara, terdapat kaitan langsung antara azas transparansi dengan tingkat kepercayaan. Jika suatu pemilihan bersifat terbuka, maka masyarakat bisa lebih mempercayai proses pemilihanya. Semakin tertutup prosesnya, maka akan semakin tidak percaya masyarakat terhadap proses tersebut.

 

Sumber: kpu.go.id

More Articles ...

NDI: Transparansi Saja Tidak Cukup
Hadar: Transparansi KPU Berkat Masukan Publik
AESF Dorong Kolaborasi Penyelenggara dan Organisasi Masyarakat
AESF: Forum Terakbar Stakeholder Pemilu
Selamat Datang Peserta AESF III di Bali

Kontak Kami

 

 
Telp : (0351)3630005
 

 

 
Jl. Raya Madiun Ponorogo No. 46
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
Kode Post : 63171
 

 

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Statistik Pengunjung