Jakarta, kpu.go.id – Memasuki hari kedua sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (10/7/2019), Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mendengarkan permohonan yang disampaikan Pemohon dari 9 provinsi, 59 partai politik (parpol) dan 5 perorangan.

Total 64 perkara dihadirkan pada sidang pendahuluan yang kembali dipimpin oleh 9 hakim konstitusi dalam 3 panel ini. Dari pihak Termohon, langsung hadir prinsipal Ketua dan Anggota KPU RI, juga Pihak Terkait dari parpol dan Ketua serta Anggota Bawaslu RI.

Di Panel 1 berlangsung sidang pemeriksaan untuk 19 perkara, yaitu permohonan 6 pemohon parpol dari NTT, 5 pemohon parpol dan 1 perorangan dari DKI Jakarta dan 7 pemohon parpol dari Sulbar. Di Panel 2 berlangsung sidang pemeriksaan untuk 21 perkara, yaitu 7 pemohon parpol dan 2 perorangan dari Jateng, 9 pemohon parpol dari Banten dan 3 pemohon parpol dari Lampung. Sementara di Panel 3 berlangsung pemeriksaan untuk 24 perkara, yaitu 9 pemohon parpol dari Sulsel, 7 pemohon parpol dan 2 perorangan dari Sulut dan 6 pemohon parpol dari Sulteng.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan kesiapan KPU menghadapi keseluruhan sidang pemeriksaan tersebut. Adapun kesempatan Termohon untuk menjawab segala tuduhan menurut dia baru berlangsung pada minggu depan.

“KPU siap memberikan jawaban, bahkan Jumat kemarin KPU juga sudah menyerahkan jawaban dan nanti diberi kesempatan untuk perbaikan juga. Jadi sidang pemeriksaan pendahuluan ini juga untuk penegasan permohonan yang mana saja yang harus KPU menjawabnya,” tutur Hasyim saat memberikan keterangan di depan awak media di depan Ruang Sidang MK.

Adapun saat diminta penilaiannya terkait proses sidang pendahuluan yang telah berjalan, mantan Anggota KPU Jawa Tengah itu berujar bahwa sidangpermohonan sepatutnya detail menjelaskan perselisihan suara dan posisi selisih suara yang dipermasalahkan. ”Sehingga KPU dapat menjawab juga dengan jelas. Secara formil semua permohonan itu harus ada daftar alat bukti dan ada buktinya, semua harus cocok dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini,” tutup Hasyim. (Hupmas KPU Arf/Foto: Ieam/ed diR)

 

Sumber: kpu.go.id

Kontak Kami

 

 
Telp : (0351)3630005
 

 

 
Jl. Raya Madiun Ponorogo No. 46
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
Kode Post : 63171
 

 

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Statistik Pengunjung