Jakarta, kpu.go.id – Usai uji publik 24 Juni 2019 silam, Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan 2020 mulai dibahas di DPR. Draft yang nantinya akan jadi pijakan penyelenggara dalam melaksanakan tahap demi tahap pemilihan kepala daerah di 270 daerah ini dibahas bersama melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Bawaslu.

Adapun RDP terkait draft PKPU ini penting untuk dilakukan mengingat pada Oktober 2019 nanti tahapan awal Pemilihan 2020 sudah berlangsung, yakni Penyusunan dan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Di RDP sendiri, Ketua KPU RI Arief Budiman menjabarkan jadwal tahapan yang telah disusun mulai dari persiapan, seperti tahapan syarat dukungan paslon perseorangan, tahapan masa kampanye, tahapan laporan dan audit kampanye hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

"Pemilihan akan diikuti sebanyak 270 daerah, dengan rincian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 9 Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di 224 Kabupaten serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di 37 Kota. Akan dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2020,” ungkap Arief di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Usai paparan, sejumlah Anggota Komisi II DPR pun menyampaikan merespon, mulai dari usulan agar waktu pemungutan suara dilakukan diawal bulan, perlunya perhatian penyelenggara tentang daftar pemilih hingga waktu kampanye yang lebih singkat serta peningkatan sosialisasi kepada pemilih.

"Terkait dengan tanggal, kenapa 23 September, pertama KPU sudah membangun tradisi yang ini kita yakini mampu meningkatkan partisipasi bahwa pemilu itu dilaksanakan setiap Rabu. Dan KPU sengaja tidak memilih tanggal yang berisi satu angka, misalnya 2 hingga 9, dikhawatirkan jika ternyata ada paslon yang memilih nomor itu, akan memengaruhi pemilih,”tutur Arief.

Adapun terkait masukan terkait daftar pemilih, sosialisasi serta waktu kampanye yang lebih pendek, pria asal Jawa Timur menerima respon tersebut sebagai bahan evaluasi ke depan.

“Nanti kami pertimbangkan, kalau kita menetapkan waktu kampanye terlalu pendek, pertama waktu lelang logistik, distribusi logistik menjadi terlalu pendek, Juli, Agustus September, tiga bulan itu yang dimanfaatkan KPU,” tutup Arief.

Sekedar informasi, penentuan kapan Pemilihan 2020 dilaksanakan telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 6 bahwa pelaksanaan Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada September 2020. (hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)

 

Sumber: kpu.go.id

Kontak Kami

 

 
Telp : (0351)3630005
 

 

 
Jl. Raya Madiun Ponorogo No. 46
Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
Kode Post : 63171
 

 

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Statistik Pengunjung